KPP Pratama Mamuju Kerjasama Dengan BPKPAD Mamuju Tengah Gelar Sosialisasi Pemadaman NIK dan NPWP Tak Berlaku Ditahun 2024

Mamuju Tengah – Direktorak Jenderal Pajak ( DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama(KPP) Mamuju bekerjasama dengan Badan Pengelola Keungan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Mamuju Tengah menggelar Sosialisasi Pemadanan NIK-NPWP dan pembuatan bukti potong 1721-A2 .

Kegiatan berlangsung diaula Kantor bupati Mamuju Tengah  dijalan Tammauni Pue Ballung, Rabu, 08 /02/ 2023

Baca juga: Mata Uang Digital, Isu Hangat di Finance Track G20

Terpantau kegiatan dibuka oleh Asisten lll bagian Sekretariat Daerah Drs.H.Bambang Suparni yang diikuti seluruh bendahara istansi dinas Kabupaten Mamuju Tengah.

Baca juga: Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba

Terkait dengan bukti pemotongan pajak untuk PPh 21 tentu tidak asin bagi kita para bendahara masing-masing perangkat daerah apalagi tentang pemutakhiran data mandiri wajib pajak, ucap H.Bambang saat memberi sambutan dikegiatan tersebut

Dengan sistem repormasi tentang penyempurnaan informasi NPWP , dimana kedepannya digantikan dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK).

Baca juga: Ketua BPAN LAI Kalteng, Hellinawaty Diberhentikan Dari Divisi Penelitian

Ia mengharapkan agar kegiatan tersebut diikuti dengan baik agar bisa dikuasai materi yang diberikan oleh penyulu dari KPP pratama Mamuju.

Sementara Kepala seksi pelayanan KPP pratama Mamuju Azka SE, M.B.A mengatakan tahun ini merupakan tahun peralihan, dimana ditahun 2024 nanti tidak lagi digunakan NPWP.

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ombudsman Usulkan Perubahan Susunan Pansel OJK

“Nanti penyuluh kami akan menjelaskan bagaimana peralihan NPWP menjadi NIK bagi bapak/ibu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, ” ungkapnya.

Baca juga: Wakil Bupati Mamuju Tengah Melantik 148 Pejabat fungsional

Diharapkan bagi yang masih menggunakan NPWP agar segera melakukan validasi dan nanti akan dijelaskan penyulu bagaimana caranya.

“NPWP terakhir diberlakukan untuk tahun ini dan tahun depan apabila yang wajib pajak belum melakukan validasi terhadap NIK maka akan ada konsukuensinya” tegas Kasi Pelayanan KPP Pratama Mamuju.

Turut hadir Plt kepala BPKPAD Imansyah S.Kom, M.Si, Kepala Seksi Wilayah lll, Jasmin SE, Ak, M.Ak dan Stap KPP Pratama Mamuju serta seluruh bendahara Istansi lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

 

 

Baca juga: Tahun 2022, ASN Kemendes PDTT Harus Lebih Trampil Dalam Implementasi Program dan Informasi Publik

 

 

 

 

 

Baca juga: 40 Kepala Desa Terpilih di Mamuju Tengah Resmi Dilantik